Penerapan sanksi pelanggaran terhadap UU No. 14 Th. 1992 pada Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kotamadya Yogyakarta dan Kotamadya Magelang

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendapat reaksi dari masyarakat karena sanksinya dianggap sangat berat, sehingga menyebabkan berlakunya ditangguhkan menjadi tahun 1993. Setelah penangguhan, undang-undang tersebut dilaksanakan dengan uji coba melalui program Kawasan Tertib Lalu Lintas. Cara uji coba tersebut kiranya merupakan fenomena baru di dalam sistem hukum di Indonesia.
Permasalahannya (1) apa kriteria untuk menentukan jalur kawasan tertib lalu lintas, dan (2) bagaimana penerapan sanksi pelanggaran.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jawaban atas dua permasalahan tersebut di atas.
Cara penelitian meliputi pengumpulan data di lokasi penelitian dengan cara wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.
Dari hasil penelitian dapat diuraikan: (1) kriteria jalur Kawasan Tertib Lalu Lintas diserahkan kebijaksanaan masing-masing daerah tingkat II, dan (3) penerapan sanksi pelanggaran menggunakan tabel yang ditetapkan oleh kejaksaan, hakim dan POLRI setempat.