Eufimisme Bahasa Politik di Indonesia dalam Perspektif Analitika Bahasa

Penelitian yang berjudul Eufimisme Bahasa Politik di Indonesia dalam Perspektif Analitika Bahasa ini dilakukan oleh Rizal Mustansyir dari Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta. Tahun penelitian 2000 dengan jumlah halaman 42.
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada stagnasi politik dan pembodohan politik yang terjadi pada Zaman Orde Baru sebagai akibat munculnya eufimisme bahasa politik yang dilontarkan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis berbagai ungkapan bahasa politik di Indonesia, khususnya Eufimisme menurut perspektif analitika bahasa. Objek penelitian adalah bahasa politik yang dikembangkan pada zaman Orde Baru, terutama bahasa politik yang dipakai pejabat, komentator politik, dan jurnalistik, sebagai cerminan opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk menangkap makna yang sesungguhnya terkandung dalam eufimisme bahasa politik, apa yang menjadi landasan filosofinya, dan apa tujuan utama si pelaku bahasa politik.
Cara penelitian ini ialah dengan menghimpun data dari berbagai literatur, seperti: TEMPO, FORUM, GATRA, KOMPAS, dll. Data yang terhimpun itu kemudian diklasifikasi untuk menentukan mana yang termasuk eufimisme, mana yang bukan. Apa yang menjadi karakteristik sebuah gejala bahasa eufimisme? Kemudian data dianalisis menurut analitika bahasa yang menempatkan bahasa sebagai isu pokok dalam pemikiran mereka. Pemikir analitika bahasa yang paling concern dengan bahasa biasa ialah Ludwig Wittgenstein dan J.L. Austin.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa eufimisme bahasa politik di zaman Orde Baru dimaksudkan untuk menyembunyikan maksud penguasa yang sesungguhnya, yang kebanyakan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Menurut analisis Language-games Wittgenstein, maka penyamaran arti yang terdapat dalam eufimisme bahasa politik di zaman Orde Baru merupakan bentuk pelanggaran aturan main (rule of game) dalam bidang politik. Menurut analisis speech-perlocutionary-act, yakni upaya mempengaruhi rakyat dengan berbagai slogan. Beberapa diantaranya ada yang bercorak illocutionary-act, yang semestinya melibatkan subjek penutur untuk memenuhi ucapan atau janji yang dilontarkan, namun dalam kenyataan terjadi kegagalan dari illocutionary-act tersebut.
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa eufimisme bahasa politik pada zaman Orde Baru didukung oleh pers, komentator, dan tokoh-tokoh intelektual perguruan tinggi.