Pelaksanaan Hak Lintas Penerbangan Pesawat Udara Negara Asing di Ruang Udara Indonesia Sehubungan dengan UNCLOS - 1982

Dengan berlakunya united Nations Convention on the law of The sea 1982, (KHL 1982) maka dalam masyarakat internasional terdapat dua norma hukum udara internasional yang saling bertenangan. Pertama, konversi Chicago 1944, tidak mengakui adanya lintas penerbangan melalui ruang udara nasional suatu negara, tanpa ijin dari negara kolong. (pasal 1, 3.c). Kedua, KHL-1982, mengakui adanya lintas penerbangan melalui ruang udara nasional suatu negara tanpa ijin dari negara kolong, melalui rezim hukumlintas transit di atas selat dan lintas penerbangan di atas alur laut kepulauan (pasal 37,38,45,53).
Indonesia telah terikat pada kedua konvensi tersebut. Ini berarti pemerintah dibebani kewajiban untuk melaksanakan ketentuan hukum internasional laut kepulauan. Atas dasar itulah, dalam penelitian ini akan dibahas permasalahan: Bagaimanakah kemungkinan pengaturan lintas penerbangan pesawat udara negara asing melalui wilayah ruang udara nasional Indonesia sebagai pelaksanan Undang Undang nomor 17 Tahun 1985.