Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Praktek di Kabupaten Dati II Kudus

Pada prinsipnya, sasaran proyek-proyek Konsolidasi Tanah Perkotaan (selanjutnya disingkat KTP) adalah daerah/kawasan di mana persil-persil tanahnya tidak teratur dan tingkat efisiensi penggunaannya rendah. Tujuan KTP adalah menata persil tanah yang tidak teratur bentuknya tersebut sehingga tercipta lapangan pemukiman yang serasi.
Dengan melibatkan para pemilik tanah untuk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk disumbangkan bagi pembangunan fasilitas umum, seperti jalan-jalan, taman, dan sebagainya, maka proyek KTP merupakan proyek pembangunan yang secara serentak meningkatkan perbaikan infrastruktur perkotaan dengan sekaligus menata kembali areal tanahnya.
Karena partisipasi para pemilik tanah dalam penyediaan tanah untuk fasilitas unun tersebut, maka Pemerintah diuntungkan dalam hal diberi peluang untuk membangun infrastruktur kota dengan biaya yang lebih rendah. Bagi para pemilik tanah sendiri manfaat KTP di samping perbaikan lingkungan hidup juga peningkatan nilai tanah.
Di Indonesia, undang-undang tentang KTP belum ada. Berbeda dengan di Jepang misalnya, dalam undang-undang KTP Jepang, fasilitas umum ditegaskan terdiri jalan raya, saluran air minum, taman, ruang terbuka, kanal, tanggul sungai atau pantai, terminal bus, dan jalur hijau. Tanah untuk fasilitas umum tersebut diambilkan dari sumbangan tanah para pemilik tanah
Penelitian lapangan yang diadakan di Kabupaten Dati II Kudus menunjukkan bahwa KTP yang dilaksanakan tidak semata-mata ditujukan untuk membangun suatu pemukiman di daerah yang mengalami, namun pemilihannya ditentukan bersama dengan obyek dan d.h.i. pembangunan jalan tujuan pembangunan fasilitas unum, lingkar (arteri), yang merupakan prioritas utama perencanaan kota Kudus. Dengan demikian, dalan kasus KTP di lokasi penelitian, pembangunan jalan lingkar dilaksanakan sambil menata pemukiman.
Secara umum, Pemerintah Daerah diuntungkan dalan hal penghematan biaya pembangunan jalan tersebut, karena di daerah-daerah KTP penyediaan tanah untuk pembangunan jalan tersebut disediakan oleh para pemilik tanah. Namun di luar daerah yang menjadi lokasi KTP, pembangunan jalan tetap dengan cara pembebasan tanah dengan segala implikasinya.
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pembangunan fasilitas umun di Kabupaten Dati II Kudus dapat dimasukkan sebagai obyek dan tujuan KTP dan perlu ditegaskan dalam undang-undang KTP yang akan datang. Tanpa penegasan tersebut, pola-pola KTP dapat berkembang dan menyimpang dari tujuan semula, yakni penataan kembali lingkungan pemukiman.
Terdapat kekhawatiran, bila koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mendirikan bangunan tidak diperhatikan, maka metoda KTP yang terfokus pada pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan hanya akan berhasil dalan pembangunan jalan saja, namun tujuan menata pemukiman akan menjadi terbengkalai.
Karena pada umumnya para pemilik tanah tidak akan begitu saja menerina rencana KTP, diperlukan cukup banyak waktu untuk memperoleh persetujuan dengan mereka. Persetujuan lain, yakni penentuan sumbangan iuran tanah dan penempatan persil baru, juga memerlukan pendekatan yang membutuhkan waktu.
Dengan demikian, maka hal yang terpenting dalam penerapan sistem KTP adalah menyusun peraturan perundangan tentang iuran tanah dan pembagian kembali persil baru yang dirasakan adil bagi setiap pemilik tanah peserta proyek KTP.