The Hague Rules Serta The Hague Visby Rules Sebagai International Convention dan Ratifikasi

Pelayaran samudra tidak lepas dari konvensi-konvensi internasional, satu diantaranya Hague Rules serta Hague Visby Rules. Berbicara tentang Hague Rules tidak lepas dari Hague Visby Rules sebagai amandemennya dan Belanda sekarang memakai The Hague Visby Rules sejak 1982.
Pada perdagangan internasional membutuhkan suatu pengaturan yang seragam dalam pelayanan samudra sebagai suatu angkutan.
Apabila tidak demikian dapat menjadi hambatan di dalam perdagangan internasional. Konvensi internasional sangat banyak memberikan sumbangan pelayaran internasional ini. Suatu negara yang tidak enerapkan konvensi internasional jelas membawa kesulitan di dalam mengangkut komoditas impor/ekspornya, karena ini memberi makna bahwa setiap kal99 transaksi dagang untuk pengangkutan komoditasnya mau tidak mau membuat syarat-syarat perjanjian baru tentang pengangkutan ini. Sebenarnya hal itu terjadi disebabkan tiada suatu negarapun yang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya secara utuh, sehingga tidak dapat hidup sebagai bangsa yang tertutup terhadap negara lain secara otarkis. Dua lembaga swasta yang berprestasi dalam konvensi ini, yaitu International Law Association dan Committee Mari suatu time International. Hasil dari kegiatan lembaga swasta di waktu itu yaitu konvensi berupa The Hague Rules dan York Ant- werp Rules. Pada tahun 1924 dokumen The Hague Rules alami konferensi internasional sebagai The International Convention for The Unification of Certain Rules Relating to Bills of Lading. Di dalam proses berjalannya The Hague Rules diadakan amandemen dalam suatu protokol Convention for the Unification of Certainty of Law Rela- ting to Bills of Lading of 1968, bere in after referred to also as visby Rules. The Hague Rules as amended Visby Rules will be referred to as Hague Visby Rules.