Pemahaman Hukum Humaniter oleh Anggota ABRI di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan terikatnya negara pada suatu konvensi, membebankan kewajiban kepada negara yang bersangkutan untuk melaksanakan semua kewajiban yang timbul dari konvensi tersebut. Demikian juga terikatnya Pemerintah Indonesia kepada konvensi Djenewa 1949, membawa konsekuensi bagi pemerintah Indonesia untuk melaksankanan semua kewajiban yang timbul dari konvensi Djenewa 1949, yang salah satunya adalah penyebarluasan konvensi tersebut kepada semua penduduk, khususnya anggota militer (ABRI).

Penelitian ini dilakukan terhadap 84 anggota ABRI di Daerah Istimewa кogyakarta, untuk mengetahui pemahaman hukum humaniter (Konvensi Djenewa 1949) dan penyebarluasan hukum humaniter diantara anggota ABRI. Responden dipilih didasarkan atas kepangkatan, diambil dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi dari tiap- tiapunsur APRI di DIY.

Untuk mendapatkan data, faktor-faktor yang menjadi perhatian adalah pengetahuan responden terhadap hukum humaniter, sikap serta pemahaman hukum humaniter dari responden yang meliputi per skuan terhadap yang luka dan sakit di medan perang, perlakuan terhadap tekanan perang serta perlakuan terhadap penduduk sipil.

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan tabel frekwensi . Has) yang diperolen untuk mengetahui pemahaman serta kup terhadap hukum humaniter, apakah ada hubungan antara tingkat kepangkatan dengan pemahaman hukum humaniter di kalangan anggota ABRI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara Tingkat kepangkatan dengan pemahaman hukum humaniter. Dengan suatu renderingan, bahwa yang tingkat kepangkatannya tinggi Jebin Demikian juga penyebaran hukum taniter telah dilakukan pada awal pendidikan menjadi militer dan penatarar-penataran yang sifatnya reguler, bagi perwira. memahami hukum humaniter.

Bertasarkan hal tersebut di atas perlu peningkatan dalam penyebarluasan hukum humaniter diantara anggota ABRT, dalam rangka laksanakan kewajiban sebagaimana dibebankan oleh Konvensi Djenewa 1949.