Penjatuhan Pidana Perampasan Kemerdekaan Pada Pelanggaran Lalu Lintas

Ancaman pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda dua-duanya dicantumkan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan pengamatan ternyata, pidana pe-rampasan kemerdekaan jarang sekali dijatuhkan pada pelaku pelanggaran lalu lintas.

Menurut pendapat Vos, tujuan pidana dalam bentuk preven si umum yang paling lama berujud pidana yang mengandung si-fat menjerakan/menakutkan (Poernomo, 1982:29).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam, arti penting/faedah dari penjatuhan pidana perampa-san kemerdekaan pada pelanggaran lalu lintas, yang tetap di-cantumkan dalam undang-undang lalu lintas. Disamping itu pe-neliti juga ingin mengetahui masih adakah manfaat dari pen Jatuhan pidana perampasan kemerdekaan bagi pelaku pelangga-ran lalu lintas, agar dapat menghargai aparat penegak hukum.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Klaten, dengan responden hakim Ketua Pengadilan atau mereka yang di-tunjuk untuk mewakilinya.

Alat pengumpul data yang dipergunakan ialah pedoman wa-wancara dan dokumen-dokumen.

Untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan, anali-sis hasil penelitian dilakukan secara kualitatif.

Dari 3 lokasi pengadilan yang diteliti, hanya Pengadi-lan Negeri Yogyakarta yang pernah menjatuhkan pidan peram pasan kemerdekaan, dan dijatuhkan dengan putusan verstek. Sedangkan Pengadilan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri

Klaten belam pernah menjatuhkannya Hasil penelitian yang dilakukan di lokasi menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di 3 lokasi jumlah pelangga-rannya ternyata tidak jauh berbeda.

Di pengadilan Negeri Yogyakarta, terdakwa yang diputus verstek dengan pidana perampasan kemerdekaan, tidak dijumpai lagi dalam daftar perkara Tilang yang ada sebagai terdakwa, dan selanjutnya putusan verstek jarang sekali terjadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan pidana perampasan ke-merdekaan tidak dapat mengurangi jumlah pelanggar lalu lin-tas, tapi dapat menjadikan pelanggar peduli pada aparat pe

(Fakultas Hukum; No. UGM/3762/M/09/01 tanggal 1 Juni 1995)