Relevansi Undang-undang NO. 11 PNPS 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dengan Kebutuhan Sekarang

Penelitian ini menganalisis eksistensi Undang-Undang No. 11 PNPS 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang secara yuridis dianggap cacat formal karena lahir dari Penetapan Presiden dalam situasi darurat, serta memiliki sifat pasal "karet" yang elastis sehingga rentan disalahgunakan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-dogmatis melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan adanya dualisme pandangan; secara formal UU ini legal karena telah ditingkatkan statusnya melalui UU No. 5 Tahun 1969, namun secara materiil rumusan deliknya sangat luas sehingga mengaburkan batasan antara kriminalitas subversif dengan perbedaan pendapat politik. Melalui analisis tersebut, disimpulkan bahwa meskipun undang-undang ini masih dianggap relevan sebagai instrumen perlindungan stabilitas nasional dan ideologi negara, diperlukan pembaruan materiil yang mendalam guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan iklim demokrasi agar fungsinya sebagai instrumen eksepsional tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.