Pola Penguasaan dan Upaya Penataan Lingkungan Tanah Wedikengser di Pinggiran Sungai Code dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Yogyakarta

Lokasi penelitian ini di Kota Yogyakarta dengan permasalahan (1) Bagaimanakah pola pemanfaatan dan penguasaan tanah Wedikengser di pinggiran Sungai Code; (2) Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat setempat dalam melaksanakan penataan lingkungan di pinggiran Sungai Code dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Yogyakarta.
Dalam penelitan ini responden terdiri atas 50 warga yang menguasai tanah wedikengser sungai Code wilayah Kota Yogyakarta. Alat pengumpul data dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, kuesioner, serta dibantu tape recorder. Teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dipadukan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa:
1. Pola Pemanfaatan dan penguasaan tanah wedikengser di sungai Code di satu pihak. Warga setempat secara individu memanfaatkannya untuk kepentingan individu untuk tempat tinggal dan usaha berbagai macam hak seperti hak milik dengan bukti sertifikat, hak guna bangunan, atau tanpa bukti hak kecuali PBB. Di lain pihak, sebagian tanah wedikengser tersebut dikuasai oleh Sultan Yogyakarta sebagai tanah Sultan yang juga dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk kepentingan individu (rumah) dan sebagian lainnya dikuasai negara sebagai tanah negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti bantaran sungai, jalan setapak, pos ronda, balai RT, RW, Communal septic tank dan mandi cuci kakus (MCK).
2. Pola penataan lingkungan fisik tanah wedikengser berubah sejak adanya tanggul pengaman banjir. Dahulu pola pemukiman membelakangi sungai tetapi sekarang sebagian berubah menghadap ke sungai. Pola penataan lingkungan sosial tanah wedikengser juga mengalami perubahan yang positif. Model penataan lingkungan tanah wedikengser Tribina yang ide awalnya dari Romo Mangun dengan merupakan konsep penataan lingkungan yang melibatkan dari berbagai pihak (partisipatif). Hal ini sejalan dengan amanat dari berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.