Pelaksanaan Persyaratan Keselamatan Kerja Pada Perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan bagi kesejahteraan hidupnya, meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Oleh karena itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja, khususnya tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, tehnik dan tehnologi.

Persyaratan keselamatan kerja ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menggantikan Veiligheidsreglement Stb. 1910 No. 406.

Dalam pelaksanaannya persyaratan keselamatan kerja tersebut masih banyak ditemui hambatan-hambatan yang mengakibatkan kerugian baik bagi pengusaha, pekerja maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu perlu dicari hambatan-hambatan tersebut sehingga nantinya akan diketemukan pemecahannya.
Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai sampel diambilkan 3 perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang berbeda di 3 daerah tingkat II, meliputi Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sedangkan responden dalam penelitian ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu: Pertama adalah pejabat Kanwil Depnaker Propinsi DIY dan Kandepnaker di tiga daerah lokasi penelitian; Kedua pimpinan perusahaan yang dijadikan sampel dan Ketiga responden pekerja yang masing-masing perusahaan diambil 10 orang, sehingga seluruhnya berjumlah 30 orang.

Setelah dilakukan penelitian, ternyata segi-segi yang merupakan hambatan dalam pelaksanaan persyaratan keselamatan kerja berasal pihak pekerja, pengusaha dan pemerintah. Hambatan dari pihak pekerja antara lain: tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan perbuatan yang tidak selamat. Hambatan dari pihak pengusaha pada prinsipnya berasal dari masih dominannya pola pikir pengusaha yang profit oriented; sedang hambatan dari pihak pemerintah berasal dari keterbatasan kuantitas dan kualitas aparat pengawas, belum memadainya peraturan dan petunjuk pelaksanaan serta lemahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi dan pihak terkait. Segi-segi hambatan tersebut dapat berdiri sendiri, tetapi dapat pula saling terkait.

Selanjutnya agar hambatan-hambatan tersebut dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya berkurang, disarankan hendaknya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara instansi/pihak terkait perlu dilakukan. Pola pikir sebagian pengusaha perlu diubah dengan lebih memperhatikan kepentingan pekerja pula dan penggunaan hukum sebagai law enforcement perlu ditekankan. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan persyaratan keselamatan kerja dapat lebih berhasil sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.