Eksistensi Hukum Antar Golongan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Di Indonesia

Yang dimaksud dengan Hukum Antar Golongan ialah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan dan peristiwa antara warga (warga negara) dalam satu negara, satu tempat dan satu waktu tertentu, memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa pribadi dan soal-soal (Gouw Giok Siong, 1960 : 39).

Sebenarnya Hukum Antar Golongan ini adalah salah satu bagian dari Hukum Antar Tata Hukum intern yang memberikan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan hukum yang timbul sebagai akibat adanya penggolongan rakyat di dalam suatu negara dan adanya keanekaragaman hukum yang diperlakukan terhadap mereka.

Oleh karena persoalan Hukum Antar Golongan ini mungkin timbul dalam berbagai bidang hukum dan mengingat Hukum Antar Golongan juga sebagaimana Hukum Adat tidak mengenal pembedaan antara Hukum Publik dan Privat, maka peninjauan akan dilakukan secara umum saja dengan cara melihat keadaannya sebelum dan sesudah kemerdekaan, kemudian mengkaitkannya dengan politik hukum pemerintah Indonesia, terutama tentang gagasan untuk mengadakan kodifikasi dan atau unifikasi dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia.