Pandangan Masyarakat Batak Perantauan Di Kodya Yogyakarta dan Kodya Semarang Terhadap Hak Mewaris Dengan Sistem Mayorat

Berlakunya hukum waris adat di Indonesia jelas mempunyai landasan Yuridis yaitu Pasal 15 baru RR alinea 6 dan Pasal 37 Undang-undang no 1 Tahun 1974.

Namun landasan berlakunya hukum waris adat tersebut kadang-kadang harus berhadapan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku bagi masyarakat. Sebagai akibatnya sering timbul perpecahan antara masyarakat yang ingin mempertahankan hukum adatnya di satu pihak dengan masyarakat yang ingin menggunakan hukum positifnya, seperti terjadi pada keluarga TD Pardede di tanah Batak.

Oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk meangungkap pandangan masyarakat Batak, khususnya yang merantau di Kodya Yogyakarta dan Semarang dalam masalah hak mewaris dengan sistem mayorat: apakah mereka akan mempertahankan berlakunya hak mewaris menurut hukum adatnya ataukah ada kecenderungan bergeser kearah persamaan hak seperti yang ditetapkan Mahkamah Agung.

Dari sejumlah 50 responden, dengan sampel lokasi Kodya Yogyakarta dan Semarang menunjukan bahwa ada kecenderungan pada masyarakat Batak perantauan di Yogyakarta dan Semarang untuk tidak mempertahankan hak mewaris dengan sistem mayorat. Jelas terbukti 94% responden berpendapat bahwa mereka menyeyogyakan baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewaris, dengan bagian warisan yang bervariasi; 1:1, 1:2 atau bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan.