Penggunaan Pilihan Hukum (Hak Opsi) Dalam Pengajuan Sengketa Warisan Bagi Orang-Orang Yang Beragama Islam Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pada tahun 1989 diundangkanlah UU. No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut ditujukan untuk menghilangkan keanekaragaman pengaturan serta subordinasi Pengadilan Agama di bawah pengawasan Pengadilan Negeri. Kewenangannya meliputi masalah : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah (Pasal 49 ayat (1)). Kewenangan tersebut disebut kewenangan mutlak.

Menurut Penjelasan Umum Butir 2 alinea ke enam undang-undang tersebut, kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa pembagian warisan dapat disimpangi dengan membuat kesepakatan bersama antara pihak-pihak sebelum gugatan diajukan. Penyimpangan tersebut karena masih berlakunya hukum waris Barat, hukum waris Islam dan hukum waris Adat. Pihak-pihak boleh memilih salah satu di antara 3 hukum waris tersebut, tetapi harus membuat kesepakatan bersama sebelum gugatan diajukan. Bila tidak, mutlak menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Di dalam praktek, pilihan hukum dalam sengketa warisan dimungkinkan mendapat banyak masalah, diantaranya : 1. Bagaimana bila tidak ada kesepakatan, 2. Bagaimana bila kesepakatan tersebut terjadi di tengah proses, 3. Bila tidak terjadi kesepakatan, sebagian ke Pengadilan Agama dan sebagian ke Pengadilan Negeri dan bagaimana kalau sampai terjadi 2 putusan dalam 1 masalah. Maka permasalahan yang ingin diteliti adalah : bagaimana pelaksanaan asas pilihan hukum (hak opsi) di dalam praktek peradilan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian berkas perkara di Pengadilan Negeri dan wawancara dengan informan yang terkait. Lebih lanjut hasil penelitian berkas perkara dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh jawaban, bahwa asas pilihan hukum tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, karena redaksi undang-undangnya sulit dipahami.