Integrasi Hak Ulayat ke Dalam Yurisdiksi UUPA

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna hak ulayat menurut Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 serta mengidentifikasi keberadaannya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara bebas dengan warga, dan wawancara terstruktur dengan pejabat setempat di Kecamatan Cepogo (Desa Sukabumi, Paras, dan Aliwis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah "hak ulayat" tidak dikenal oleh masyarakat lokal. Masyarakat setempat lebih mengenalnya dengan sebutan tanah milik desa (darbeke desa), tanah yang dikuasai desa, atau tanah wilayah/wewengkon desa. Meskipun demikian, terdapat bentuk-bentuk tanah adat dengan wewenang kekuasaan desa yang kuat, seperti tanah untuk kepentingan umum (pasar, kuburan, jalan, lapangan), tanah kas desa, tanah lungguh/palungguh (bengkok), tanah pituas, dan tanah kesampir. Pasca-berlakunya UUPA, status tanah adat desa tersebut dikonversikan menjadi hak pakai. Sementara itu, kekuasaan desa terhadap tanah milik perseorangan masyarakat semakin melemah.