Status Selat Malaka

Penelitian ini menganalisis klaim Indonesia dan Malaysia atas Selat Malaka sebagai laut teritorial berdasarkan perspektif hukum internasional, merespons kontroversi internasional yang timbul pasca-Deklarasi Kuala Lumpur tanggal 16 November 1971. Reaksi penolakan utama datang dari negara-negara pengguna seperti Uni Soviet dan Jepang yang menghendaki Selat Malaka tetap berstatus sebagai perairan internasional berdasarkan prinsip lebar laut teritorial 3 mil. Analisis hukum menunjukkan bahwa penetapan lebar laut teritorial 12 mil oleh Indonesia dan Malaysia serta penggunaan garis pangkal lurus (straight base line) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, mengingat batas 12 mil makin diterima secara universal dan penetapan garis pangkal tersebut relevan dengan kondisi geografis negara kepulauan. Status Selat Malaka sebagai perairan teritorial tidak menghilangkan sifatnya sebagai jalur pelayaran internasional (international highway). Negara-negara pantai tetap berhak melaksanakan kedaulatan penuh dan mengambil tindakan keamanan yang diperlukan, dengan kewajiban menjamin hak lintas damai (right of innocent passage) bagi kapal asing.