Pengambilan Keputusan Pada Lembaga Musyawarah Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo

Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981. Menurut peraturan ini, Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan musyawarah mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa (pasal 5). Sedangkan Syarat-syarat Pengambilan Keputusan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa. Untuk tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata tertib Rapat Lembaga Musyawarah Desa.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo dengan permasalahan : apakah syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan oleh Lembaga Musyawarah Desa ? Faktor-faktor apakah yang dapat merupakan hambatan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan ?
Penelitian ini pada prinsipnya bersifat empiris, dalam arti ingin mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan dari beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.
Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan pada Lembaga Musyawarah Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo, khususnya yang dilaksanakan pada desa-desa sampel telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan ternyata ditemukan pula faktor-faktor yang merupakan penghambat proses pengambilan keputusan antara lain terlambatnya penyampaian materi Rancangan Keputusan Desa, kurangnya laporan masyarakat dan belum seimbangnya komposisi keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa.