Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap permasalahan relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam upaya mencegah perkawinan usia anak yang dikaitkan dengan ketentuan Dispensasi Kawin. Penelitian menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan Indonesia, regulasi Pemerintah Daerah, serta putusan Pengadilan yang dianalisa secara deskriptif kualitatif. Penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan batas minimal usia perkawinan, tidak relevan dalam upaya mencegah perkawinan usia anak karena sistem hukum perkawinan Indonesia tetap membuka peluang penyimpangan terhadap batas usia perkawinan melalui Dispensasi Kawin. Regulasi Dispensasi Kawin sejak KUHPerdata telah mengalami perkembangan yang berimplikasi salah satunya pada tingginya angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka faktor
yang menyebabkan tidak relevannya Putusan a quo dalam mencegah perkawinan
usia anak adalah faktor regulasi terkait Dispensasi Kawin yang tidak mengatur
persyaratan khusus, adanya asas kebebasan hakim dalam hukum acara, sifat
voluntair yang melekat pada permohonan Dispensasi Kawin, serta perluasan
ketentuan tentang pihak yang dapat mengajukan Dispensasi Kawin.