Pelaksanaan Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan Tinjauan Menurut Hukum Internasional

Kejahatan yang dilakukan seseorang dapat mengakibatkan ketertiban sosial beberapa negara terganggu. Agar lepas dari penghukuman orang yang melakukan kejahatan dapat melarikan diri dari negara tempat ia melakukan kejahatan (negara territorial). Berdasarkan prinsip kedaulatan territorial suatu negara menjalankan yurisdiksinya di negara lain untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan itu, Agar negara territorial dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan tersebut diperlukan kerjasama antar negara dalam memberantas kejahatan dengan perjanjian ekstradisi. melakukan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang pelaksanaan yurisdiksi dan mekanisme ekstradisi terhadap penjahat yang lari dari negara territorial sedangkan antar negara itu belum ada perjanjian ekstradisi.

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh negara territorial atau oleh negara yang berwenang melaksanakan yurisdiksinya. Apabila pelaku kejahatan itu lari dari negara territorial maka ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dan asas timbal timbal balik bila kepentin-gan negara Indonesia menghendakinya. Ekstradisi yang dilakukan atas dasar timbal balik diputuskan oleh Presiden dengan pertimbangan oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sukar dilakukan karena keputusan mengenai ekstradisi itu lebih merupa-kan pelaksanaan fungsi eksekutif daripada judikatif.