Sumbangan pikiran dalam pembentukan peradilan administrasi negara

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi PAN di Indonesia, sistem yang paling tepat digunakan dalam pelaksanaan PAN di Indonesia, bagaimana struktur organisasi lembaga PAN di Indonesia beserta komposisi, wewenang, serta kedudukan hukum para Hakim pada lembaga pan, dan hukum acara yang sesuai untuk digunakan dalam pemeriksaan serta penyelesaian sengketa administrasi negara di Indonesia. Keberadaan PAN harus disesuaikan dengan Pancasila. Kombinasi sistem administratieve rechtspraak dan administratieve beroep digunakan dalam pelaksanaan PAN. Lembaga PAN dilaksanakan dalam tiga jenjang. Hakim PAN secara operasional dan fungsional bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung, secara administratif finansial bertanggung jawab kepada Departemen Kehakiman. Kedudukan hukum para hakim PAN sesuai Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada APBN. Belum ada Hukum Acara Administrasi Negara yang khusus mengatur proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa administrasi negara.