Pluralisme informasi: sebuah jalan untuk meneguhkan pluralisme masyarakat (sebuah studi tentang implementasi UU No. 40 Tahun 1999)

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Undang-Undang (UU) No. 40/1999 tentang pers. Umum telah mengetahui bahwa UU No. 40/1999 menegaskan bahwa pers Indonesia: (i) tidak lagi berfungsi sebagai alat negara; (ii) sudah menjadi majelis keempat (fourth estate); dan (iii) memiliki kesempatan yang sangat luas untuk melayani hak tahu (public’s right to know). Karena itu, UU No. 40/1999 positif. Bersamaan dengan itu beberapa pertanyaan segera bisa diajukan: (i) Bagaimana pers Yogyakarta memfasilitasi pluralisme nilai dalam berita-berita yang mereka siarkan? (ii) Bagaimana tingkat perbedaan berita di antara pers Yogyakarta? (iii) Apa sumbangan pers Yogyakarta dalam rangka memperkuat proses politik yang demokratis di Yogyakarta dalam konteks menyediakan ruangan untuk perbedaan? Ketiga pertanyaan inilah yang menjadi pertanyaan penelitian (research questions) dalam penelitian ini. Dengan menggunakan analisis isi pada berita utama (headline) surat kabar Kedaulatan Rakyat dan Bernas serta laporan utama surat kabar Minggu Pagi dan tabloid Vokal selama delapan bulan (Oktober 1999-Mei 2000) diperoleh data kuantitatif. Data ini, kemudian, dikonfirmasikan pada redaktur pelaksana (gatekeepers) Kedaulatan Rakyat, Bernas, Minggu Pagi dan Vokal. Hasil konfirmasi ini kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif sosiologis yang diperkenalkan oleh M.G. Smith (tentang pluralisme sosial dan kultural). Hasilnya adalah: (i) pers Yogyakarta tidak memfasilitasi pluralisme nilai dalam berita-berita yang mereka siarkan; (ii) tingkat perbedaan berita diantara pers Yogyakarta, rendah; dan (iii) pers Yogyakarta tidak memperkuat proses politik yang demokratis di Yogyakarta dalam konteks menyediakan ruangan untuk perbedaan. Jadi, pers Yogyakarta tidak mengimplementasikan UU No. 40/1999 secara proporsional.