Evaluasi Metode Penyuluhan Pertanian Melalui Pendekatan kelompok Tani di Kabupaten Sleman

​Di Indonesia, umumnya penyuluhan pertanian menggunakan pendekatan kelompok, oleh karena itu para penyuluh pertanian membentuk dan mengembangkan kelompok-kelompok tani sebagai wadah belajar dan beragam kegiatan bersama di bidang pertanian. Pada tahun 1993 tercatat ada 250.000 kelompok tani, namun hanya 20 % kelompok yang termasuk aktif, sedangkan yang lain tidak aktif. Karena banyaknya kelompok tani yang tidak aktif inilah mendorong penulis untuk meneliti dengan cara mengevaluasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi metode penyuluhan pertanian melalui pendekatan kelompok dengan penekanan akan dianalisis; faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelompok tani aktif dan tidak aktif, sejauh mana efektivitas penyuluhan pertanian melalui pendekatan kelompok.
Penelitian dilaksanakan di kabupaten Sleman. Dari 17 kecamatan yang ada, diambil satu kecamatan yang memiliki jumlah kelompok tani terbanyak dan memiliki beragam tingkatan kelas kelompok, terpilih kecamatan Ngemplak yang memiliki 76 kelompok. Kemudian, dengan Systematic Random Sampling diambil sampel sejumlah 15 kelompok kurang/tidak aktif dan 15 kelompok yang aktif. Dari 30 kelompok tersebut, setiap kelompok diambil 2 petani anggota secara random, sehingga total sampel petani ada 60 orang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas kelompok tani dipengaruhi oleh jumlah anggota, homogenitas anggota, adanya aturan dan sanksi, dan mobilitas anggota. Metode penyuluhan pertanian melalui pendekatan kelompok cukup efektif, hal ini tampak dari sebagian besar petani (76,6 %) merasa jelas setelah ikut penyuluhan melalui kelompok, dan sebagian besar dari petani yakni 75,0 % menerapkan inovasi baru setelah mengikuti penyuluhan di kelompoknya. Oleh karena itu, metode penyuluhan pertanian melalui pendekatan kelompok tani perlu dikembangkan karena metode ini cukup efektif. Dalam pengembangan kelompok tani perlu memperhatikan; jumlah anggota tidak terlalu banyak (20 - 50 orang), homogenitas anggota, perlu adanya aturan kelompok dan sanksinya, dan waktu pertemuan yang memperhatikan banyaknya anggota yang bekerja di luar desa (mobilitas tinggi).